Peringatan Hari Tani Nasional (HTN)

PERNYATAAN SIKAP

FRONT OPOSISI RAKYAT PALOPO

(FOR PALOPO)

Selamat Memperingati 

"Hari Tani Nasional 24 September 2012"

“Rezim BABI (Bambang- Boediono) Telah Gagal Menjalankan Agenda Reforma Agraria Sejati”

Salam Oposisi,

September,2012. Krisis ekonomi di Amerika dan Eropa yang menghamba kepada sistem kapitalisme telah menunjukan kegagalan dan menuju kebangkrutannya. Krisis ini terus menjalar ke berbagai negara dibelahan dunia lain yang berada di bawah dominasi mereka. Imperialisme adalah tahapan tertinggi dari kapitalisme dimana penjajahan tidak lagi ditunjukan dengan dominasi ekonomi namun sudah mencapai pada pendudukan dan penaklukan kawasan yang tidak mau tunduk kepada Amerika Serikat sebagai pimpinan utama dari negara imperialis. Untuk memecahkan krisis yang dialami maka Negara-negara imperialis menjalankan skema penghisapan yang lebih massif diberbagai sektor penghidupan rakyat yang didominasinya.  

Rezim BABI di Indonesia justru menjadi pelayan bagi kepentingan asing dan menghamba kepada system kapitalisme global dengan menjalankan agenda neoliberalisme di dalam negeri. Indonesia adalah negeri yang pertumbuhan ekonominya bergantung pada modal asing. Satu fakta yang secara vulgar diperlihatkan rejim adalah lahirnya paket Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proposal MP3EI diperdagangkan melalui agenda international, salah satunya adalah pada pertemuan Asia Pacifik Economic Cooperation (APEC) pada KTT APEC Tahun 2012 di Vladivostok, Rusia, bulan September ini. SBY membuka pintu lebar-lebar kepada para investor dari 21 negara anggota APEC untuk menanamkan modalnya di Indonesia lewat Skema Public Private Partnership (PPP). Pada MP3EI tahun 2012 disebutkan, berbagai proyek infrastruktur di Indonesia membutuhkan investasi US$ 500 miliar. 

Investasi skala besar hanya menguntungkan dan mensejahterakan kapitalis monopoli asing dan bukan untuk kesejahteraan rakyat. Politik nasional Indonesia yang terjajah dan menjadi pemerintah boneka imperialis pimpinan AS, telah menjadikan pemerintahan rezim BABI sebagai pintu gerbang bagi penindasan dan penghisapan rakyat Indonesia yang semakin brutal yang dilakukan oleh negeri-negeri imperialis agar bisa keluar dari badai krisis yang tengah menyerang negeri-negeri mereka. 

Akan tetapi rakyat bukan tanpa perlawanan,meningkatnya krisis tersebut justru membangkitkan kesadaran kolektif massa rakyat yang bangkit untuk melawan di berbagai negeri, menandakan semakin majunya kesadaran kolektif massa rakyat. Berbagai bentuk perlawanan rakyat yang semakin besar dan massif mewarnai hari-hari dalam pusaran badai krisis yang semakin dalam dan secara langsung menyerang musuh rakyat. Tak terkecuali bagi rakyat Indonesia. 

 

Di dalam negeri, berbagai perlawanan terhadap kapitalis monopoli terus bermunculan di berbagai wilayah. Persoalan system kerja kontrak dan outsourchin (tidak ada jaminan kepastian kerja yang layak) menjadi isu yang semakin marak dan berkembang di kaum buruh. Hal ini semata-mata karena terus meningkatnya kesadaran kolektif massa yang sadar akan keterindasannya dan perampasan upah oleh kapitalis monopoli. Yang paling besar tentu di lapangan agraria dan sumberdaya alam. Massifnya perlawanan menolak perampasan tanah disektor kebun skala besar, tambang dan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah berujung pada kematian yang tidak sia-sia. Hal ini disebabkan karena negara sebagai tuan tanah tipe baru telah menjelma sebagai kekuatan anti rakyat dan anti demokrasi yang terus melakukan persekongkol jahat dengan kekuatan kapitalis monopoli baik di dalam maupun luar negeri. 

Pendekatan dan cara-cara fasis yang kejam oleh aparat negara atas perintah rezim BABI (Bambang- Boediono). Aparat negara disiapkan untuk melayani kepentingan kapitalis monopoli yang berhadapan langsung dengan massa rakyat di berbagai tempat. Masih segar dalam ingatan kolektif massa rakyat Indonesia, bagaimana PT Freeport, pada akhir tahun 2011 juga menyatakan bahwa perusahaan imperialis dari AS ini telah memberikan dana sebanyak 14 juta USD kepada Polri/TNI di Papua untuk biaya pengamanan areal tambang yang semakin menjelaskan posisi Polri/TNI sebagai aparatus imperialis secara langsung. Situasi ini sangat nyata dan terang benderang menjelaskan perwujudan watak korup dan fasis yang dilakukan oleh pemerintah BABI sebagai boneka yang melayani kepentingan imperialis yang panik di tengah krisis. 

Hakekat fasisme adalah kekerasan dengan menggunakan aparatus negara yang melayani dan melindungi kepentingan investasi asing milik imperialis dengan cara menindas perlawanan rakyat secara kejam baik dengan senjata maupun dengan cara terselubung. Pengesahan UU PKS (Undang- undang Penaganan Konflik Sosial) yang baru disahkan adalah legitimasi hukum dimana aparat negara bisa terlibat dalam penyelesaian konflik. Jejak langkah fasis seiring dengan agenda strategis imperialisme AS untuk mengembangkan proyek-proyek besar milik imperialis.  

Berbagai bentuk perampasan tanah skala luas yang sedang berjalan saat ini pada hakekatnya adalah skema dari imperialis dan ditopang oleh kekuatan boneka dan fasis di dalam negeri. Pertambangan skala besar ( minyak, emas, batubara, mineral, pasir besi, panas bumi, dsb), perkebunan skala besar (kelapa sawit, hutan tanaman industri, karet), Hutan Tanaman Industri bahkan Hutan Konservasi memaluli skema REDD +. Demikian juga dengan Taman Nasional, proyek infrastruktur melalui skema MP3EI (kawasan industri milik imperialis, jalan tol, bandar udara, waduk, fasilitas militer, dsb), hingga isu green economy melalui berbagai proyek berlabel hijau.

Melihat persoalan tersebut, kami yang tergabung dalam FRONT OPOSISI RAKYAT INDONESIA (FORI) PALOPO menyatakan sikap :

1.      Mengutuk Pemerintah rezim BABI (Bambang- Budiono) sebagai rezim fasis perampas tanah rakyat yang harus bertanggung jawab atas seluruh pembantaian dan kekerasan brutal yang dilakukan oleh aparat Polri/TNI/Pam Swakarsa.

2.      Hentikan seluruh bentuk perampasan tanah yang sedang maupun yang sudah berlangsung untuk kepentingan perkebunan skala besar, pertambangan skala besar,  taman nasional, dan proyek infrastruktur yang merugikan rakyat.

3.      Hentikan seluruh tindakan kekerasan fasis yang dilakukan oleh aparat negara TNI/Polri maupun kelompok sipil bayaran (pam swakarsa) terhadap rakyat. Tarik pasukan TNI/Polri dari wilayah konflik agrarian dan sumberdaya alam lainnya

4.      Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat dan bebaskan seluruh pejuang rakyat yang telah melakukan perjuangan hidup-mati untuk merebut tanah sebagai sumber penghidupannya

5.      Cabut PP 72 Tahun 2010 tentang Perhutani

6.      Cabut seluruh undang-undang yang menjadi dasar hukum perampasan tanah:
·       Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan,
·       UU Kehutanan No. 41 Tahun 1996 Tentang Kehutanan
·       UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
·       UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba),
·       UU Perkebunan, UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
·       UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun 2012

7.       Tolak dan Blejeti Reforma Agraria palsu pemerintah SBY

8.       Laksanakan Reforma Agraria Sejati!

9.      Hentikan penyelewengan dan penyalagunaan segala bantuan terhadap petani di Indonesia dan atau di Kota Palopo pada khususnya.

Front Oposisi Rakyat Palopo (FOR Palopo) juga menyatakan bahwa :

1)     Pada peringatan Hari Tani Nasional 2012 yang jatuh pada 24 September menjadi momentum untuk konsolidasikan gerakan rakyat anti perampasan tanah dan melakukan aksi pengepung pusat kekuasaaan di wilayah masing-masing.

2)     Menyerukan kepada seluruh kaum tani di Indonesia untuk merebut kembali tanah-tanah dari para perampas tanah yang dilakukan oleh musuh-musuh petani, mempertahankan tanah yang telah diduduki dan mengelola tanah agar produktif untuk kelangsungan hidup keluarga petani.

3)     Menggalang persatuan gerakan rakyat seluas mungkin dengan membangun konsolidasi dengan berbagai gerakan buruh, pemuda, mahasiswa, perempuan dan suku bangsa minoritas lainya. Untuk terus menggelorakan dan menyatukan perjuangan rakyat.

4)     Mengkoordinasikan seluruh perjuangan rakyat anti perampasan tanah dalam skala nasional dan menghubungkan dengan perjuangan rakyat di berbagai negeri serta menggalang solidaritas internasional.

Hidup Kaum Tani Indonesia!
Tanah untuk Buruh-Tani!
Laksanakan Reforma Agraria Sejati!

Hidup rakyat Indonesia !

Palopo, 24 September 2012

Hormat kami,

FRONT OPOSISI RAKYA PALOPO

(FOR- PALOPO)

Contak Person Jubir FORI Palopo:

-          William Marthom (085 299 340 555)

-          Syahrun (085 342 715 970)

-          Muh. Khalil Akbar (085 341 837 187)

Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD), Himpunan Mahasiswa Basse Sang Tempe’ (HAM BASTEM), Himpunan Kerukunan Keluarga Luwu Utara (HIKMA LUTRA), FAPERTA UNANDA, F.HUKUM UNANDA ,Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), 

Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (BEM STIH) Damarica Palopo,

Himpunan Mahasiswa Etnis Toraja Indonesia (HISTORI), PP GERHANA, 

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo (BEM UNCP),

 Gerakan  Juang Mahasiswa Demokratik (GAJAMADA), Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP)