PERNYATAAN SIKAP FORI PALOPO: “Tangkap Pelaku Tindakan Kekerasan di Muka Umum yang Membubarkan Paksa Aksi FORI Palopo di Depan Rujab Walikota Palopo”

Jenderal Lapangan Front Oposisi Rakyat Indonesia (Jendlap FORI) Palopo, Tandiesak Parinding, berorasi di depan Mapolres Palopo mendesak agar jajaran Polres Palopo segera menangkap para preman yang membubarkan paksa aksi FORI Palopo ketika menggelar aksi unjuk rasa "MENOLAK Kenaikan Tarif Air PAM" di depan Rujab Walikota Palopo pada Selasa 2 Juli 2019

PERNYATAAN SIKAP

“Tangkap Pelaku Tindakan Kekerasan di Muka Umum yang Membubarkan Paksa Aksi

FORI Palopo di Depan Rujab Walikota Palopo”

Salam oposisi,

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi bangsa kita, sebagaiman tercantum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Selain itu, kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Sehingga menyampaikan pendapat di muka umum, baik dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas, adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.  

Sebab kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin HAM diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Maka hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung sore hari di depan Rumah Jabatan (Rujab) Walikota Palopo pada Selasa 2 Juli 2019, telah disabotase dan dilanggar oleh sekelompok pemuda yang membubarkan paksa berlangsungnya aksi Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) Palopo yang sedang menggelar aksi unjuk rasa “Menolak Kenaikan Tarif Air PAM Tirta Mangkaluku Palopo”.  

Naifnya, aksi kekerasan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok pemuda tersebut, berlangsung di depan mata puluhan Anggota Kepolisian dari Polres Palopo yang bertugas melakukan pengamanan aksi FORI Palopo di depan Rujab Walikota Palopo.

Fatalnya, tak seorangpun dari pelaku pembubaran paksa aksi FORI Palopo, yang melakukan tindak kekerasan terhadap massa aksi tersebut, diamankan oleh aparat kepolisian dari Polres Palopo.

Sehingga publik menduga, dibalik adanya insiden penyerangan para pengunjuk rasa di depan Rujab Walikota Palopo, pada Selasa sore 2 Juli 2019 tersebut, terindikasi adanya persekongkolan antara oknum polisi dengan para pelaku tindak kekerasan terhadap massa FORI Palopo ketika dibubarkan secara paksa oleh sekelompok pemuda yang bringas itu.

Apa lagi hingga saat ini, belum ada diantara para pelaku kekerasan yang membubarkan paksa aksi FORI Palopo, diproses secara hukum oleh jajaran Polres Palopo, dengan dalil bahwa belum ada pihak terkait yang melaporkan secara resmi tindakan kekerasan tersebut.

Padahal dalam peristiwa hukum tersebut, meski pihak korban (pengunjuk rasa/ FORI Palopo) tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Rujab Walikota Palopo saat itu, maka berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang ada, membolehkan atau memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk membuat laporan polisi terkait dengan tindak pidana kekerasan di muka umum yang dilakukan sekelompok pemuda itu.

Sebab para pelaku penyerangan dapat dikenakan/dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, SH (Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; Cet.20, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hal.147) yang berbunyi : “Ayat (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Ayat (2)  Yang bersalah diancam : Ke-1. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, Ke-2. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Bukankah dalam Pasal 7 UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ditegaskan bahwa  “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a). melindungi hak asasi manusia; b) menghargai asas legalitas; c) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan d) menyelenggarakan pengamanan”.

Artinya, aparat kepolisian berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi HAM para pengunjuk rasa, menghargai asas legalitas para pengunjuk rasa, dan menghargai prinsip praduga tak bersalah para pengunjuk rasa jika dinilai salah oleh sekelompok pemuda yang membubarkan paksa aksi FORI Palopo, dan aparat kepolisian wajib memberikan pengamanan bagi para pengunjuk rasa, apa lagi FORI Palopo menggelar aksi unjuk rasa dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998.

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam “Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) Palopo” menyatakan sikap :

1.  Tangkap, adili dan penjarakan para pelaku tindakan premanisme yang membubarkan paksa aksi unjuk rasa yang digelar FORI Palopo di depan Rujab Walikota Palopo;
2. Ungkap dan usut aktor intelektual pelaku penyerangan aksi FORI Palopo di depan Rujab Walikota Palopo;
3. Tegakkan supermasi hukum tanpa pandang bulu;
4. Copot Kapolres Palopo.

Palopo, 5 Juli 2019

Hormat kami,

FRONT OPOSISI RAKYAT INDONESIA

( F O R I )

P A L O P O

ttd,

TANDIESAK PARINDING

 (Jenderal Lapangan)

Organ yang tergabung dalam FORI Palopo :

Dewan Pengurus Cabang Serikat Rakyat Miskin Demokratik (DPC SRMD) Palopo, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (Ek.LMND) Palopo, Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Palopo, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Palopo, Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Palopo, Dewan Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Marhaen (DPC GPM) Palopo, Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Andi Djemma (PMK Unanda) Palopo, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Basse Sangtempe (PP HAMBASTEM), Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rampi (PB IPMR), Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia (PP HMRI), Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Palopo, Ikatan Mahasiswa Palopo Luwu Raya (IMPL Raya), Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Luwu (IPMAL), Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Andi Djemma (HMM Unanda) Palopo, Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (BEM IAIN) Palopo, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo (BEM UNCP), Batara Tengah (BARTEG).

Alamat Sekber : Jl. Pongsimpin, Lrg. Bete-Bete, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulsel. Contack Person/WA: 081384229308 - 085299340555

Massa aksi Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) Palopo, long march menuju Markas Polres (Mapolres) Palopo untuk mendesak jajaran Polres Palopo agar segera menangkap para preman pelaku penyerangan yang membubarkan paksa massa FORI Palopo ketika menggelar aksi unjuk rasa "PENOLAKAN Kenaikan Tarif Air PAM" di depan Rujab Walikota Palopo pada Senin 2 Juli 2019 sore.